Kupang, Seputar NTT.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Kupang meminta kepada Pemerintah Kota untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina terkait adanya laporan masyarakat bahwa ada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang takaran pompa pengisian bahan bakar nya tidak pas atau tidak sesuai ukuran.
“Saya minta agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) agar segera menindaklanjuti laporan masyarakat untuk memperhatikan SPBU yang ada di Kota khususnya di depan Suba-Suka. Karena sesuai laporan masyarakat nelayan yang mengaku membeli BBM di SPBU tersebut, takaran pompa pengisian bahan bakar tidak pas atau tidak sesuai ukuran. Untuk itu segera ditindak lanjuti oleh pemerintah karena sudah merugikan masyarakat dan pompanya harus ditera ulang,” kata Ketua Komisi B DPRD kota Kupang,Krispianus Matutina kepsda wartawan di kantor DPRD Kota Kupang,Senin (19/8).
Menurut Matutina, jika hal ini tidak dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai informasi dari masyarakat dengan melakukan uji pengukuran atau tera ulang pompa bensin maka tentu akan merugikan masyarakat atau konsumen. Untuk itu Pemkot perlu melakukan memonitoring terhadap berbagai alat ukur yang ada di SPBU karena selama ini banyak keluhan dari masyarakat soal validitas takaran di sejumlah SPBU.
Matutina menambahkan, Pengecekan harus dilakukan, pada pompa pengisian bahan bakar minyak (BBM) premium dan solar yang dijual kepada konsumen. Karena jika tidak maka Komisi B yang akan melakukan kunjungan ke SPBU dengan membawa peralatan untuk mengecek langsung pompa pada SPBU. “Hal ini perlu cepat ditindaklanjuti pemerintah dalam hal ini instasi terkait, karena berkaitan dengan pelayanan publik yang sangat riskan,” katanya.
Matutina menegaskan, indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU seperti ini sangat merugikan masyarakat karena dengan naiknya harga BMM telah cukup membebani masyarakat. Indikasi kecurangan ini bisa terjadi di semua SPBU, namun sesuai pengeluhan masyarakat baru SPBU didepan Suka-Suka. Untuk itu pemerintah harus segera melakukan pengawasan, karena takutnya ada unsur kesengajaan oleh pihak SPBU. “Saya minta sekali lagi agar pemerintah harus melakukan tera ulang, agar penjual maupun konsumen tidak merasa dirugikan,” kata Matutina.(Rion)
Follow