Jakarta, seputarntt.com – Waktu pemilihan kepala daerah yang serentak dilakukan 15 Februari 2017 mendatang, praktisnya tinggal menghitung hari. Salah satu bagian penting yang ramai disoroti menjelang waktu pemilihan adalah praktek politik uang yang kerap mewarnai setiap kali pesta demokrasi ini berlangsung.
Menanggapi hal ini, Pengamat Politik Maksimus Ramses Lalongkoe kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/1/2017) mengatakan, praktek politik uang memang menjadi hal yang kerap disoroti setiap kali pesta demokrasi khususnya pemilukada. Masing-masing tim pasangan calon berusaha maksimal agar calon yang didukung dan diperjuangkannya berhasil terpilih sebagai kepala daerah.
Ekspektasi yang tinggi ini yang membuat masing-masing tim pasangan calon rela melakukan apa saja termasuk praktek politik uang sebagai salah satu jalan menuju kemenangan. Sementara demokrasi yang diharapkan merupakan demokrasi yang dilahirkan berdasar pada aspek kualitas calon itu sendiri.
“Biasanya politik uang ini menjadi sorotan tiap kali pilkada. Masing-masing pasangan calon berusaha menang maka bagi-bagi uang menjadia bagian yang kerap dilakukan. Padahal rakyat mau melahirkan pemimpin berkualitas”, kata Ramses.
Praktek politik uang tentu sulit dihindari kalau rakyat masih pragmatis, akibatnya rakyat hanya mampu melahirkan pemimpin yang dinilai dengan uang. Pada kondisi ini lanjut Ramses, para calon kepala daerah harus sadar dan mengingatkan tim pemenangan bahwa barter politik uang dengan suara itu akan merusak kualitas demokrasi.
Para calon harus ada kemauan baik untuk mengahalangi niat tim pemenangan sehingga demokrasi itu mampu melahirkan pemimpin berkualitas. Politik uang biasanya diberikan dalam berbagai metode untuk mengelabui rakyat dan pihak penyelenggara. Ini merupakan pola dan modus yang kerap dilakukan sehingga cukup sulit dijerat lewat aturan hukum yang ada.
Biasanya kata Ramses, inisiatif politik uang bisa dari calon atau dari tim pemenangan dengan memperhitungkan tingkat elektabilitas calon di tiap wilayah penilihan. Menurutnya pemimpin berkualitas hanya bisa dilahirkan dari hasil demokrasi yang berkualitas termasuk demokrasi tanpa politik uang. Politik uang akan semakin merajalela jika rakyat masih berpikir pragmatis.
Ia berharap pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia yang dilaksanakan 15 Februari 2017 mendatang harus dilaksanakan tanpa politik uang agar demokrasi rakyat ini mampu melahirkan pemimpin berkualitas, ucap Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia ini. (jrg)
Follow