Ruteng, seputar-ntt. com – Salah satu problem klasik yang sering terjadi di Kabuapten Manggarai Timur adalah keterlambatan pembayaran gaji bagi para Pegawai Negeri Sipil. Hal ini membuat para PNS susah dan semangat kerjanya menjadi kendor.
“Ini suda menjadi persoalan yang klasik dan kita berharap Pemkab harus melihat ini secara bijak. Bagimana orang bisa bekerja dengan baik kalau tidak ada uang,” kata Anggota DPRD Manggarai, Flavianus Soe, Rabu, (20/1/2016).
Menurut Flavianus, Pemkab Manggarai selalu beralasan dengan teknologi dalam hal proses input data. Baginya teknologi sebenarnya dapat mepercepat proses bukan menghambat proses.
“Daerah ini bukan tambah maju tetapi menjadi mundur. Dampak dari gaji tersendat banyak pns, anggota dewan pinjamkan uang ke pihak ke tiga walaupun bunga yang tidak wajar” ungkap Flavianus
Dirinya sudah menelpon Penjabat Bupati Manggarai, Marius Jelamu untuk membicarakan persoalan tersebut. Beberapa hari kemudian Kadis PPKAD, Wilhelmus Ganggut menyuruh bendahara Sekwan ke kantornya sekitar tanggal 13 Januari untuk input data.
“Ternyata janji tinggal janji, gaji pun belum di bayar sementara penetapan APBD 2016 sudah lama di tetapkan, seharusnya uang sudah disiapkan setelah penetapan itu,” katanya.
Selain itu ungkap Flavianus, banyak kegiatan monotoring, baik di dalam dan luar daerah menggunakan uang pribadi. Alasan klasik yang di lontarkan oleh PPKAD Kabupaten Manggarai adalah data sementara di input. “Saya secara pribadi jika dalam ini minggu gaji belum dibayar maka diadakan mogok kerja,” kesalnya.
Dampak dari tersendatnya gaji khususnya di Sekretariat Dewan, tingkat kehadiran pegawai kantor semakin rendah termasuk Sekretaris Dewan.
Sementara Kadis PPKAD Kabupaten Manggarai, Wilhelmus Ganggut menjelaskan, gaji PNS di Pemkab Manggarai tidak mengalami persoalan, pasalnya sejak hari Jumat lalu sudah mulai pembayaran.
“Cepat atau lambatnya perolehan gaji tergantung dari bendahara instansi terkait. Sejauh ini belum ada Kepala Dinas yang komplein karena mereka tahu prosesnya” jelas wilhwlmus
Terkait gaji PNS di Sekwan maupun gaji anggota DPRD, dirinya menjelaskan, Dinas PPKAD sudah menyiapkan SPP gaji pada tanggal 14 Januari, namun ditemukan beberapa kesalahan sehingga diperbaiki dan SPP gaji perbaikan diterima oleh pihaknya pada hari Rabu (20/1/2016)
“Sejauh ini SPP gaji masih dalam proses input data, dalam proses tersebut data dari instansi terkait tidak selamanya benar maka diadakan perbaikan,” ungkapnya. (kons hona)
Follow