Maumere, seputarntt.com – Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere acap kali menjadi komoditas politik terutama menjelang pesta demokrasi lima tahunan. Saat ini, menjelang perhelatan Pemilukada Serentak, Unipa Maumere menjadi topik yang terus diperbincangkan baik di ruang diskusi dunia nyata terlebih di dunia maya (media sosial). Ada apa dengan Unipa Maumere sehingga selalu menjadi “Trending Topic”?
Sejauh penelusuran dan informasi yang direkam seputarntt.com, terdapat beberapa fakta di balik polemik Unipa Maumere, antara lain:
Pertama, Unipa Maumere didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten tahun 2003. Kala itu, Pemerintah Kabupaten Sikka memiliki saham di Universitas Flores-Ende. Karena itu, dipikirkan agar Kabupaten Sikka juga sebaiknya mendirikan sebuah Universitas yang dapat menyediakan Sekolah murah bagi masyarakat Kabupaten Sikka.
Kedua, Unipa Maumere pernah mengganti akta pendiriannya tanpa sepengetahuan DPRD Kabupaten Sikka. Sebelumnya, Unipa Maumere didirikan dengan akta nomor 5 tanggal 8 Oktober 2003 yang menyebut nama Lembaga Tinggi Nusa Nipa milik Pemerintah Kabupaten Sikka. Namun setelah satu tahun, akta pendiriannya diubah dengan akta nomor 21 tanggal 22 Oktober 2004 yang menyebut Yayasan Pendidikan Tinggi Nusa Nipa.
Ketiga, Pada awal pendiriannya, Unipa Maumere mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sikka berupa sokongan dana dari APBD Kabupaten Sikka sebesar Rp. 2 Milyar yang kemudian tidak terealisasi dan hanya dicatat sebagai kekeyaan intelektual milik Sabinus nabu. Unipa Maumere hanya mendapat dana Rp. 700 Juta dan Hibah Bangunan bekas Rumah Sakit bahkan sekarang mendapat hibah tanah seluas 30 Ha di Patisomba.
Keempat, Ketua Dewan Pembina Yayasan Nusa Nipa adalah Alexander Longginus dan Ketua Yayasan Nusa Nipa adalah Sabinus Nabu. Sedangkan, Rektor Unipa adalah Angelinus Vincentius yang merupakan seorang ASN.
Kelima, Unipa Maumere sedang dalam proses menjadi Universitas Negeri. Namun hingga saat ini masih mengalami kendala karena adanya moratorium dari Presiden Jokowi.
Keenam, Para Dosen dan pegawai di Unipa Maumere sudah menandatangani pakta integritas yang menyatakan kesediaan agar tidak akan menuntut dijadikan PNS apabila Unipa sudah berstatus Universitas Negeri di kemudian hari.
Ketujuh, Unipa Maumere belum pernah sekalipun memberikan Laporan Pertanggungjawaban ke Pemerintah Kabupaten Sikka.
Kedelapan, Biaya perkuliahan di Unipa Maumere terbilang mahal jika dibandingkan dengan Universitas atau Sekolah Tinggi yang ada di Kabupaten Sikka.
Kesembilan, Logo Unipa Maumere adalah Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka. Hingga saat ini, Masyarakat kebingungan menyangkut status kepemilikan Unipa Maumere sebab ada yang menyebut Unipa maumere milik Pemda ada ada juga yang mengatakan Unipa Maumere milik Yayasan Pendidikan Tinggi Nusa Nipa.
Kesepuluh, Masyarakat meminta agar Unipa Maumere diaudit oleh BPKP atau auditor independen dan hasilnya dilaporkan ke pemerintah untuk diteruskan ke DPRD Kabupaten Sikka.(tos)
Follow