Kupang, seputarntt.com – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Pemkab Matim), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan NTT.
Hal ini diketahui setelah BPK RI perwakilan NTT menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemda Matim, selasa 25 juni2019 di lantai dua gedung BPK RI perwakilan NTT di Kupang, Provinsi NTT.
Penyerahan LHP oleh Ketua BPK RI Perwakilan NTT, Ir Adi Sudibyo, MM, dan diterima langsung oleh Bupati Matim, Agas Andreas, SH, M.Hum dan didampingi Ketua DPRD KMT, Lucius Modo, S.Fil serta Sekda Matim, Ir Boni Hasudungan.
Saat itu, terjadwal tujuh kabupaten menerima LHP LKPD tahun anggaran 2018 dari BPK RI Perwakilan NTT. Empat kabupaten mengalami opini WTP, antara lain Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Sumba Timur. Sedangkan tiga kabupaten Iainnya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Kupang.
Catatan Opini BPK RI perwakilan NTT terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sejak Manggarai Timur terbentuk antara lain LKPD tahun anggaran 2009 hingga 2013 menglami opini disclemer. LKPD tahun anggaran 2014 sampai 2017 mendapat opini WDP dan baru tahun yang kesepuluh atau tahun anggaran 2018 baru mendapat opini WTP dari BPK RI perwakilan NTT.
Khusus LKPD tahun anggaran 2017, opini WDP untuk Manggarai Timur satu-satunya pengecualian hanya pada pengelolaan aset daerah. Langkah yang dilakukan oleh Pemda Matim adalah menyelesaikan persoalan dengan melakukan inventarisir ulang seluruh aset dan dibedah kembali sehingga mendapatkan data yang akurat.
Bupati Matim, Agas Andreas, SH,M.Hum, melalui Sekretaris Daerah KMT, Ir. Boni Hasudungan, mengatakan, keberhasilan itu berkat kerjasama yang baik dari semua OPD di Manggarai Timur.
“Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama. Kita berhasil berkat kerjasama yang baik dari semua OPD”, kata Sekda Boni mengutip ungkapan hati Bupati Matim.
Menurut Bupati Matim, kata sang Sekda, semua unsur telah mengambil peran dengan caranya masing masing, dan telah bekerja sesuai aturan, terukur dan tepat waktu. Termasuk dukungan atau peran pengawasan DPRD Kabupaten Manggarai Timur juga punya peran sentral dalam hal WTP ini. Selain itu, peran serta masyarakat dalam mendukung sekaligus mengawas kinerja pemda matim menjadi salah satu poin penting dalam meraih WTP. (fidel*humasmatim)
Follow