Oelamasi, seputarntt.com – Saat ini tidak ada penduduk yang menghuni pulau Batek. Disana hanya ada anggota TNI yang menjaga pulau tersebut. Karena itu, informasi yang menyebutkan ada 40 KK penghuni pulau Batek memegang KTP Timor Leste tidaklah benar.
Camat Amfoang Timur, Paulus Ati menegaskan hal ini saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya, Selasa (39/10)/2013 kemarin.
“Tidak ada orang di Pulau Batek karena disana Cuma ada aparat TNI yang menjaga pulau tersebut karena pulauitu termasuk salah satu pulau terluar NKTI,” tandas Ati.
Menurut dia, jika yang mengatakan ada penduduk yang menetap di Pulau Batek bahkan ber-KTP Timor Leste maka dirinya meragukan informasi tersebut. Sebab selama ini di Pulau itu hanya ada aparat TNI dan sangat tidak mungkin anggota TNI ber-KTP Timor Leste.
Ati mengakui jika saat ini memang ada warga di wilayah Amfoang Timur yang memiliki KTP Timor Leste namun mereka itu memang penduduk Timor Leste yang menetap di daerah enclove, Naktuka.
“Di Naktuka itu ada yang memegang KTP Timor Leste, bahkan bukan Cuma 40 KK tapi 46 KK. Hanya mereka itu memang penduduk Timor Leste yang menetap disana karena daerah itu merupakan daerah enclove,” jelas Ati lagi.
Ditanya tentang keamanan wilayah itu, Ati mengaku hingga saat ini kondisi keamanan disana aman terkendali. Bahkan bila ada masalah juga dapat diselesaikan dengan damai karena masyarakat disana menyadari betul bahwa mereka sesungguhnya masih bersaudara semuanya.
Sebelumnya Ketua KNPI NTT, Herry Bokki usai dialog interaktif di stasiun RRI Kupang, Senin (28/10) lalu mengatakan, sebanyak 40 Kepala Keluarga (KK) yang saat ini mendiami pulau Batek Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang disinyalir memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) negara Republik Demokratik Timor Leste.
“Sampai dengan kondisi riil hari ini (Senin 28/10/2013) ada kurang lebih 40 kepala keluarga yang berdomosili di Pulau Batek tetapi ironisnya mereka menggunakan identitas diri, kartu tanda penduduk mereka adalah kartu tanda penduduk milik Negara Timor Leste.Mereka adalah warga Negara Indonesia karena mendiami pulau Batek tapi menggunakan KTP Timor Leste, ini salah siapa” kata Herry yang ditemui usai dialog interaktif kebangsaan.
Dikatakan, kondisi ini bisa saja terjadi karena Pemerintahan Kabupaten Kupang saat ini tidak mampu melayani kondisi wilayah-wilayah pesisir termasuk wilayah terluar seperti Pulau Batek ini.
Karena itu, dirinya berharap Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kupang dapat membuka ruang komunikasi secara baik sehingga dokumen yang ada para pemerintah dapat didiskusikan guna menyelesaikan masalah tapal batas di Amfoang Timur yang hingga saat ini belum juga terselesaikan tersebut. (sho)
Follow