Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, meresmikan sistem pembayaran retribusi pelayanan kesehatan secara non tunai pertama di Provinsi NTT. Sistem pembayaran on tunia ini dilakukan atas Kerjasama dengan Bank NTT sebagai Bank milik rakyat NTT.
Peresmian dilakukan di Puskesmas Hadakewa di Kecamatan adakewa, Kabupaten Lembata. Ini adalah pembayaran kesehatan secara non tunai pertama di NTT. Acara ini disaksikan pejabat tinggi dari DPRD Provinsi, Bupati Lembata, jajaran Forkopimda, hingga tokoh masyarakat Lemabata. Peresmian ini menjadi simbol dimulainya era baru digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Lembata.
“Inovasi ini bukan sekadar soal bayar-membayar. Ini soal keamanan, efisiensi, dan masa depan pemerintahan digital,” ujar Gubernur Melki Laka Lena.
Melki Laka Lena mengatakan, penerapan sistem non tunai ini bukan hanya memudahkan pasien. Pemerintah daerah juga diuntungkan. Pelaporan keuangan jadi lebih akurat, potensi kebocoran anggaran bisa ditekan, dan yang terpenting: Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) meningkat—sebuah indikator penting bagi kemajuan tata kelola daerah.
Hingga pertengahan April 2025, sistem ini telah diterapkan di 10 dari 12 Puskesmas di Kabupaten Lembata, dan ditargetkan rampung secara penuh dalam waktu dekat. Pelatihan serta pendampingan terus dilakukan oleh tim teknis Bank NTT Lewoleba.
“Kami ingin Lembata jadi contoh. Bukan hanya bagi NTT, tapi juga Indonesia Timur. Kalau puskesmas di pulau bisa go digital, kota tidak ada alasan untuk tertinggal,” tegas Melki Laka Lena.
Kepala Puskesmas Hadakewa, Kristina Kewa, menyambut positif sistem ini. selama ini kata Kristina, sudah banyak pasien yang bertanya apakah bisa membayar secara non tunai. Hal ini akan menjawab harapan syarakat untuk membayar dengan lebih aman.
“Kita menyambut ni denan senang. Sejak bulan Maret, kami didampingi Bank NTT. Banyak pasien sebelumnya bertanya, ‘Bisa bayar pakai QR?’ Sekarang, jawabannya: Bisa! Bahkan sangat bisa,” ujarnya. (*)
Follow