Kupang, Seputar NTT.com – Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, telah mengeluarkan surat kepada Dinas PU untuk menindaklanjuti temuan BPK RI terkait adanya dugaan penyimapangan keuangan adearh dalam pembangunan kantor gubernur lama sebesar 1,7 miliar.
Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Frans Salem kepada wartawan, Rabu (21/8) di Oebufu Kupang.”jadi pak Gubernur sudah keluarkan surat ke dinas PU untuk tindaklanjti,”katanya.
Dikatakan, tindaklanjut dari dinas PU nanti kata Frans salem, bisa berupa penjelasan dan dengan penjelasan tersebut maka Pemprov NTT akan melakukan konfrimasi dengan BPK RI terkait temuan yang ada.
“Dalam rekomendasi BPK itu ada potensi penyimpangan keuangan sehingga kita minta dinas PU untuk tindaklanjuti karena mungkin ada alasan-alasan pembenar yang memang perlu dijelaskan”tambahnya.
Lebih lanjut Frans Salem mengatakan, pihaknya tidak bisa mengomentari lebih jauh jika terkait teknis karena yang lebih tahu secara detail soal teknis adalah dinas PU.
Sementara Kepala Dinas Pu yang dikonfrimasi pada Rabu (21/8) mengatakan penggunaan bahan yang tidak sesuai ketentuan pada pekerjaan pembangunan Kantor Gubernur Pertama sebagaimana diberitakan adalah sesuai LHP BPK RI (yang secara resmi LHP tersebut belum kami terima), yaitu tidak digunakannya salah satu bahan pada pekerjaan bekesting yang mengakibatkan nilai pekerjaan beton terpasang tidak sesuai dengan yang diperhitungkan dalam RAB total senilai Rp 1.773.244.144.
“Menurut kami, telah terjadi perbedaan persepsi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan BPK terkait dengan kontrak yang digunakan, dimana BPK menghitung bahan pada pekerjaan beton menggunakan asumsi kontrak harga satuan atau unit price kontrak, yaitu semua bahan penunjang termasuk kayu meranti membentuk harga satuan per meter persegi beton terpasang. Padahal pembangunan Kantor Gubernur Pertama ini dan semua pembangunan gedung pada umumnya menggunakan kontrak lump sum yang berorientasi kepada keluaran (output based), bukan pada proses,”katanya. (Joey)
Follow